Definisi masalah
Pulau Jawa dan Sumatra merupakan pilar utama perekonomian nasional. Proyek ini mengevaluasi secara komprehensif seluruh 8 dimensi indikator pada data riil BPS guna memetakan faktor dominan pemicu kemiskinan menggunakan pendekatan Regional Profiling dan Standardized Feature Importance untuk mendukung Evidence-Based Policy.
Q1 — Validasi daya beli
Apakah Pengeluaran per Kapita secara signifikan menjadi penentu linear utama tingkat kemiskinan di Pulau Jawa dan Sumatra?
Q2 — Faktor dominan
Faktor manakah yang menjadi penentu utama dalam memengaruhi tingkat kemiskinan di masing-masing wilayah (Jawa dan Sumatra)?
Pengumpulan & inspeksi data
Saiz radius menandakan besaran peratusan penduduk miskin di wilayah tersebut.
Exploratory data analysis
Secara keseluruhan, meskipun Pulau Jawa dan Sumatra memiliki tingkat median kemiskinan yang relatif sama, Sumatra menunjukkan disparitas atau ketimpangan kemiskinan yang lebih tinggi dengan adanya beberapa wilayah yang memiliki persentase penduduk miskin sangat ekstrem dibandingkan dengan wilayah di Pulau Jawa.
Variabel Pengeluaran per Kapita (Ribu Rp) memiliki koefisien korelasi negatif terkuat terhadap Penduduk Miskin (%). Ini menunjukkan adanya hubungan linier terbalik yang solid — semakin tinggi kapasitas daya beli pengeluaran masyarakat, tingkat kemiskinan dipastikan turun.
Pemodelan statistik & hasil
📐 Korelasi Pearson (Q1 — validasi daya beli)
📉 Regresi linear berganda (Q2 — faktor dominan)
Daya beli adalah faktor utama penentu kemiskinan di kedua wilayah. Di Jawa, kebijakan fokus pada peningkatan daya beli. Di Sumatra, selain daya beli, sanitasi layak juga perlu mendapat perhatian khusus.
Interpretasi akhir & kesimpulan strategis
Evidence-based policy recommendations untuk Jawa dan Sumatra.
Nilai negatif (kiri) menekan kemiskinan, nilai positif (kanan) memicu kemiskinan.
- Analisis menunjukkan perbedaan karakteristik sosio-ekonomi yang nyata antara Jawa dan Sumatra.
- Di Jawa, profil kemiskinan lebih dipengaruhi oleh Pengeluaran per Kapita — urgensi peningkatan kapasitas modal manusia.
- Di Sumatra, profil kemiskinan lebih sensitif terhadap Pengeluaran per Kapita — urgensi stabilitas ekonomi makro.
- Kebijakan penanggulangan kemiskinan harus disesuaikan dengan karakteristik unik masing-masing wilayah — bukan pendekatan seragam.
Terima Kasih
Proyek analisis data statistik ini disusun untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah terkait. Semoga visualisasi dan interpretasi ini memberikan wawasan yang mendalam serta bermanfaat bagi penelitian dan perumusan kebijakan ekonomi wilayah ke depannya.